Profil dan Narasi Perolehan NIB Dokumen ini merupakan identitas resmi bagi
pelaku usaha atas nama Latif Safruddin yang berlokasi di Jalan Bima No. 5
Gentan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. NIB dengan nomor 1709250093805 ini
diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem Online Single
Submission (OSS) pada tanggal 17 September 2025. Proses pendaftaran ini
didasarkan pada regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja. Dalam klasifikasinya, usaha milik saudara Latif Safruddin masuk dalam
kategori Usaha Mikro dengan tingkat risiko Rendah. Bidang usaha spesifik yang
dijalankan adalah Rumah/Warung Makan dengan kode KBLI 56102 yang berlokasi di
Jalan Kaliurang Km. 10, Sleman. Usaha ini tercatat telah berjalan sejak
September 2024. Fungsi Utama NIB Berdasarkan dokumen tersebut, NIB ini bukan
sekadar nomor identitas, melainkan memiliki fungsi yang sangat luas dan krusial
bagi keberlangsungan usaha, antara lain: Legalitas Utama: Berlaku sebagai
identitas resmi bagi pelaku usaha di seluruh wilayah Republik Indonesia selama
menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan Tunggal: NIB ini berfungsi sebagai
perizinan tunggal, yang artinya mencakup sertifikasi jaminan produk halal
(setelah melalui pernyataan mandiri dan pendampingan PPH). Hak Akses Kepabeanan:
Memberikan hak akses bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan terkait
kepabeanan (ekspor/impor). Jaminan Sosial: Berfungsi sebagai bukti pendaftaran
kepesertaan untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan: Menjadi bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Izin Operasional: Khusus untuk usaha
dengan tingkat risiko rendah, NIB ini sudah cukup sebagai legalitas utama untuk
melaksanakan kegiatan berusaha tanpa memerlukan izin tambahan yang rumit.
Penting untuk diingat: Pelaku usaha wajib mematuhi standar dan prosedur (NSPK)
yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait, karena pengawasan akan
tetap dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Tags
LEGALITAS